Politik

Menko Airlangga Tinjau Langsung Dampak Degradasi Lingkungan di Kawasan Pantura Jawa

Menko Airlangga Tinjau Langsung Dampak Degradasi Lingkungan di Kawasan Pantura Jawa


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) saat di Kawasan Pantura Jawa.

Berita Golkar – Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dengan share mencapai 57,12% terhadap PDB nasional.

Namun demikian, Pulau Jawa sendiri juga masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti erosi, abrasi, banjir, kenaikan permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Kawasan pesisir Pantura Jawa sendiri paling tidak ditinggali oleh sebanyak 48% dari penduduk Pulau Jawa dengan aktivitas ekonomi yang berkontribusi sebesar 20% dari PDB nasional.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu pada hari Rabu (24/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan untuk melihat dari dekat dampak degradasi lingkungan dan penanganan banjir rob di salah satu bagian kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yakni di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.

“Kunjungan kali ini, tadi sebelum kesini, mengunjungi bendungan-bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR di desa Eretan untuk menanggulangi akibat banjir rob. Dan dirasakan bahwa pembangunan bendungan itu sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kita lihat di dalam perjalanan ada beberapa rumah yang tidak ditinggali dan ada yang ditinggali. Oleh karena itu Pemerintah membangun bendungan sekaligus kedepannya membentuk polder-polder agar air yang masuk bisa disedot keluar,” ujar Menko Airlangga.

BACA JUGA :  Tuntutan Juliari Seharusnya Bisa Dimaksimalkan

Untuk memitigasi risiko bencana di sepanjang pesisir Pantura Jawa tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan strategis yang komprehensif.

Salah satu kebijakan tersebut yakni dengan pembangunan tanggul pengaman pantai dan sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang juga menjadi salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah juga melakukan pembangunan Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa yakni Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, dan Gerbangkertosusila juga dilakukan Pemerintah melalui penyediaan akses air minum perpipaan, pemantauan penurunan tanah dan kualitas air, pembangunan tanggul pantai, serta pengolahan air limbah.

BACA JUGA :  DKPP Sebut Pemberhentian Ketua KPU Berdasarkan Laporan Warga

Selain itu, sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah telah menyiapkan konsep pembangunan Giant Sea Wall yang salah satunya berada pada Jalan Tol Semarang – Demak.

Konsep pembangunan Giant Sea Wall nantinya tidak hanya berperan sebagai bangunan pelindung, namun sekaligus juga sebagai sarana konservasi lingkungan kelautan dan perbaikan kehidupan masyarakat, peningkatkan penyediaan sanitasi, air bersih, konektivitas dan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja, serta penataan kawasan yang lebih adaptif dan inklusif.

Dalam peninjauan tersebut, Menko Airlangga melihat langsung lokasi struktur pemecah gelombang dan tanggul pantai yang berada di Desa Eretan Kulon.

Bangunan tanggul tersebut hanya bersifat sementara untuk menjaga agar garis pantai tidak mengalami kemunduran kembali akibat abrasi.

Desa Eretan Kulon sendiri merupakan salah satu desa yang merasakan dampak langsung dari degradasi lingkungan dan perubahan iklim seperti penurunan muka tanah, kenaikan permukaan laut, dan abrasi pantai.

Selain itu, masyarakat Desa Eretan Kulon juga sangat terdampak dengan adanya banjir rob, yang bahkan pernah mencapai ketinggian 1 meter.



Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − five =

Trending

Ke Atas