Ada kebiasaan buruk dan fundamental di DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan anggaran. Ini terjadi sejak lama dan masih berlangsung.
“Di 2019, ada pembahasan KUA-PPAS yang tiba-tiba mendadak rajin di akhir masa jabatan 2014-2019. Diburu-buru. Ketika DPRD 2019-2024 sudah dilantik, pembahasan dilakukan tapi data-data gak dibuka. Fraksi PSI bersurat ke Bappeda untuk minta data, tetap gak diberikan,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, dalam diskusi online yang digelar Koalisi Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 malam.
Belum lagi waktu pembahasan yang sangat cepat. Hanya dua minggu untuk pembahasan. Elva menyatakan, bisa dibayangkan anggota dewan harus menyimak dokumen-dokumen ribuan halaman dalam waktu sesingkat itu.
Kebiasaan buruk ini masih berjalan. Pada Senin 7 Desember digelar Sidang Paripurna DPRD untuk meminta persetujuan lisan atas RAPBD. Tapi anggota DPRD belum menerima dokumennya.
“Terus, buat apa ada sidang paripurna? Kita gak tahu apa yang harus setujui. Jangankan dokumen yang akan diparipurnakan besok, dokumen APBD-P 2020 yang disahkan 2-3 bulan lalu saja belum dipegang anggota Dewan. Kenapa sih selalu kucing-kucingan kalau urusan anggaran? ” lanjut Elva.
Elva juga menyayangkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi yang bilang ada pembohongan publik terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan DPRD di 2021.
“Sebaiknya ya jangan mengajak main opini. Buka saja datanya. Tapi ini yang gak pernah bisa dilakukan. Buka saja biar publik mengetahui yang benar,” kata Elva.
Selanjutnya, kata Elva, masyarakat seharusnya juga jangan melupakan kebiasaan-kebiasan buruk ini.
“Harus dihukum, jangan pilih lagi di pemilu mendatang. Harus diingat siapa saja yang nanti setuju dengan kenaikan gaji ini. Kalau masyarakat lupa, mereka akan terus mendapat justifikasi untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasan buruk ini,” pungkasnya.
Selama beberapa hari ini, ramai berita soal PSI mengungkap rencana kenaikan tunjangan anggota dewan dalam Rancangan APBD 2021.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, mengatakan tak pantas gaji anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” ujar Michael dalam instruksinya kepada anggota Fraksi PSI, Senin 30 November 2020.
