TERDEPAN.id, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjawab kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut gagalnya program food estate atau lumbung pangan merupakan tanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Muzani menegaskan, food estate merupakan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo sebagai Menhan hanya menjalankan kebijakan dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sesuai pernyataan Jokowi, Prabowo di Kabinet Indonesia Maju mengikuti visi pesaingnya pada Pilpres 2014 dan 2019.
“Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi-misinya Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin,” ujar Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Partai Gerindra sendiri membantah adanya potensi kerusakan lingkungan dari program food estate yang menjadi tanggung jawab Prabowo. Ia sendiri menganggap lumrah kritikan PDIP tersebut, meskipun kedua partai politik merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.
“Kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri, dan melihat arah ke depan, dan seterusnya,” ujar Muzani.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Menurut Hasto, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
“Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.
Sumber
