Isu kudeta terhadap Cak Imin tak bisa hanya didasarkan pada suka atau tak suka kader.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago meragukan isu kudeta dapat menggoyang Muhaimin Iskandar dari kursi nomor satu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyerukan, agar oknum PKB yang menggulirkan isu kudeta berargumentasi secara rasional.
Pangi menyampaikan, isu kudeta terhadap Cak Imin tak bisa hanya didasarkan pada suka atau tidak suka sebagian kader. Isu kudeta, menurutnya, harus dilandasi alasan kuat kalau mau memperoleh dukungan kader lebih luas.
“Ini murni dari suara grassroot atau ini hanya suara elite yang terkesan barisan yang kecewa selama ini enggak terakomodir?. Harus ada ukuran yang jelas menggapa harus dipertahankan dan mengapa harus ada pergantian misalnya,” kata Pangi kepada Republika, Rabu (14/4).
PKB di masa kepemimpinan Cak Imin terbilang lumayan tingkat elektabilitasnya dan dalam Pemilu terakhir hingga masuk 5 besar. Sehingga, isu kudeta dianggap Pangi tak tepat kalau didasarkan pada kinerja Cak Imin.
Tercatat, suara PKB pada Pileg 2014 mencapai 11.298.950 atau 9,04 persen. Sedangkan pada Pileg 2019 mendapatkan 13.570.097 suara atau 9,69 persen. Cak Imin memimpin PKB di dua Pileg itu.
“Apalagi kalau PKB misalnya bagus elektabilitasnya selama ini, masuk 4-5 besar misalnya, berarti itu kan bisa kita lihat sebuah prestasi, lalu bagaimana korelasinya ada harus ada KLB, landasan pijakannya apa?” ujar Pangi.
Pangi mengimbau, pada para pelaku kudeta Cak Imin agar merapatkan lagi barisan guna memperkokoh alasan mengapa harus diadakan Muktamar Luar Biasa (MLB).
“Kalau soal like or dislike, soal bosan atau tidak bosan tidak boleh sebetulnya, harus ada ukuran yang jelas. Ini urusan partai bukan urusan perasaan suka atau tidak suka,” pungkas Pangi.
Sebelumnya, muncul gerakan ingin menggoyang kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Para kader pengusul muktamar luar biasa (MLB) menganggap PKB di bawah Cak Imin kerap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019 dan dianggap kian jauh dari nilai Gus Dur.
Sumber
