Dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju diamankan KPK.
TERDEPAN.id, JAKARTA–Isu perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo bergulir usai dua menterinya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menilai hal itu sebagai hal logis mengingat ada dua posisi menteri yang harus segera diisi.
Apalagi, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sudah bekerja selama setahun lebih dan evaluasi sejumlah menteri mendapat sorotan. “Logis saja bila presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru,” ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Senin (7/12).
Meskipun, ia menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Jadi sudah sewajarnya diserahkan kepada presiden,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, merespons ditetapkannya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pencairan bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahad (6/12) dini hari. Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera melakukan reshuffle kabinet mengingat sudah ada dua menteri yang tersandung kasus korupsi.
“Jika memang Presiden merasa bertanggung jawab atas kejadian ini, perlu segera lakukan reshuffle dan mengevaluasi kebijakan, terutama soal pendanaan penanganan pandemi,” ujar Dedi.
Ia mengaku sangat prihatin dengan terjeratnya dua menteri di usia kabinet yang baru setahun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kegagalan Jokowi dalam memilih pembantunya.
“Jeratan suap pada Juliari Batubara hanya bagian kecil dari potensi korupsi yang jauh lebih besar, Presiden perlu menekan KPK lebih ekspresif bekerja, masih ada banyak hal yang perlu pengawasan ekstra, semisal program Prakerja dan bantuan subsidi upah (BSU) Mendikbud yang minim keterbukaan,” ujarnya.
Mensos Juliari merupakan menteri dari unsur partai politik. Ia adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain Mensos Juliari, KPK sebelumnya juga sudah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy merupakan menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Gerindra.
Sumber
