Seknas mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Isu reshuffle kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin terus bergulir pascaterjeratnya dua menteri terkait kasus korupsi dan suap di KPK. Spekulasi siapa yang akan dipilih menjadi Menteri KKP dan Mensos, juga terus menghangat.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga Seknas Jokowi, Dono Prasetyo mengatakan pihaknya tidak masalah dengan spekulasi yang berkembang. Seknas pun berpikir positif hangatnya isu reshuffle sebagai bentuk kepedulian dari elemen masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
“Segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, semisal harga sembako yang terjangkau, termasuk ketersediaan pasokannya. Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (20/12).
Seknas mengingatkan, terkait reshuffle kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Seknas juga yakin Jokowi akan memilih orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan.
“Dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap,” katanya.
Dono mengungkapkan, berbekal pengalaman periode pertama, ia ingin menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi. Tentu ia sangat paham jika Jokowi memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat. Apalagi tahun 2021 di depan mata.
“Kami segenap relawan, selalu siap mengawal pemerintahan Pak Jokowi, bukan sekadar mengawal, namun sebisa mungkin juga meringankan. Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa kiranya reshuffle cukup sekali ini saja, agar Pak Jokowi bisa segera tancap gas,” pungkasnya.
Sumber
