Oleh : Endang Tirtana, Direktur Indonesia Watch For Democracy
Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, partai politik mulai membuka lapak obral jualan program-program. Hal ini supaya muncuat persepsi bahwa parpol itu dekat bersama rakyat dan memerjuangkan rakyat, sehingga parpolnya dipilih oleh rakyat.
Salah satu yang menarik perhatian saya adalah program BPJS Gratis yang ditawarkan PSI. PSI cukup masif kampanye program ini melalui bilboard yang berdiri gagah hampir seluruh daerah, apalagi di media sosial.
Program iitu banyak mendapat cibiran publik, ada pula yang menganggap program itu kampanye pembohongan. Awalnya saya juga mengangap bahwa program PSI ini hanyalah bualan dan obralan kampanye untuk memperdaya rakyat.
Namun, program BPJS gratis PSI itu acapkali mengusik pikiran saya setelah banyak membaca dan menonton berita tentang banyaknya masyakat miskin yg meninggal karena ketidakmampuan untuk berobat. Saya merenungkan dan berpikir dalam, jangan-jangan program PSI ini adalah program yang paling dibutuhkan rakyat.
Tapi apakah mungkin gratis? Hal itu menjadi pertanyaan mendasar dipikiran saya. Kalau gratis dari mana uangnya?
Setelah berpikir agak lama, tiba-tiba ada seorang teman yang mengirimkan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung dan mengkritik penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tak efektif. Kebanyakan dana tersebut menguap untuk rapat dan kunjungan dinas atas dasar studi banding.
Setelah menonton video tersebut, saya mencoba mencari beberapa info terkait. Eeh, benar saja, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akan melakukan pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) 2023 sebesar Rp50,2 triliun. Salah satu yang akan diblokir yakni anggaran perjalanan dinas PNS.
Kegiatan yang diprioritaskan untuk diblokir yakni belanja pegawai dan belanja barang. Tujuan utamanya efisiensi.
“Diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional lainnya,” jelas Sri Mulyani.
Setelah membaca berita tersebut, pikiran saya langsung teringat dengan program BPJS Gratis yang dilontarkan PSI. Menurut keterangan PSI, kekurangan dana untuk program BPJS gratis adalah 51 triliun.
Kalau begitu, anggaran Rp50,2 triliun hasil penghematan tersebut, bisa saja untuk rakyat, untuk menggratiskan biaya BPJS kita. Daripada digunakan hanya untuk perjalanan-perjalanan dinas yang banyak tak ada hasilnya bagi kehidupan rakyat banyak.
Setelah saya baca lagi penjelasan PSI, ternyata pada tahun 2022, biaya klaim BPJS di seluruh Indonesia sebesar Rp113 triliun. Biaya tersebut kemudian dibayar menggunakan program Presiden Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat sebesar Rp62,5 triliun. Berarti kurang Rp51 triliun.
Jadi, kalau efisiensi dilakukan secara tepat dan pelaksanaan program kerja itu efektif, artinya program kampanye PSI BPJS Kesehatan bisa gratis ini bukan hanya mimpi dan obral jualan program yang muluk-muluk.
Selain itu, belum lagi penghematan dilakukan di pemerintah daerah. Ingat Jokowi sempat menyinggung pengalokasian anggaran stunting yang ternyata lebih banyak untuk rapat dan perjalanan dinas.
Dari Rp10 miliar, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar. Ini kata Pak Jokowi.
BPJS gratis merupakan bagian hak Konstitusional yang dijamin UUD 1945, bahwa negara wajib memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Jadi mimpi PSI untuk memberikan BPJS gratis perlu didukung. Setidaknya mereka telah mencoba memberikan solusi atas problem kesehatan masyarakat. itu bukan isapan jempol belaka.
Semoga setelah PSI di Senayan dan mendapat dukungan dari rakyat, mereka tidak melupakan janji mereka, BPJS Gratis untuk Rakyat!
